Ikuti Keputusan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Putusan MK Final dan Mengikat

Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan alasan pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK dan batas usia menjadi calon pimpinan lembaga antirasuah.

Padahal, Mahfud mengakui dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK tersebut. Namun, kata dia, pemerintah tetap harus tunduk pada putusan MK yang final dan mengikat.

"Dalam beberapa hal, pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurangsepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat," kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dengan begitu, dia mengatakan masa jabatan Pimpinan KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan akan ditambah satu tahun menjadi lima tahun. Selain itu, batas minimal usia calon pimpinan KPK minimal 50 tahun.

"Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan Komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah," jelasnya.

"Sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa keputusan MK itu final dan mengikat, terlepas dari soal kita suka atau tidak suka," sambung Mahfud.

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama mereka kini sudah muncul. Namun sebelum diserahkan ke panitia seleksi akan dilakukan seleksi internal.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Ikuti Putusan MK Masa Jabatan Pimpinan KPK Berlaku Periode Ini

Bersama DPR, KPK Bahas Capaian dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja dan capaian KPK Tahun 2022 serta rencana kerja tahun 2023. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mahfud menjelaskan, beberapa hal yang membuat pemerintah tak sependapat dengan MK. Salah satunya, pengangkatan Komisioner KPK periode saat ini yang berdasarkan UU lama di mana menyebutkan periode jabatan berlaku selama empat tahun.

"Tiba-tiba diubah sekarang, apa tidak boleh berlaku ke depan saja. Misalnya dulu Ghufron (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) tidak memenuhi syarat menurut UU baru, maka diberlakukan yang lama, gitu. Terasa inkonsisten," tutur Mahfud.

Kendati begitu, Mahfud memastikan pemerintah tetap mengikuti putusan MK dan akan mulai diberlakukan pada Pimpinan KPK periode saat ini. Dia menuturkan pemerintah harus patuh dengan putusan MK.

"Sudah diikuti saja. Kan tidak bisa kita mengatakan tidak pada putusan MK. Lalu dasar hukum apa yang mau kita pakai kalau putusan MK sudah mengatakan itu kita tidak taat. Kan ini negara hukum, jadi diikuti," pungkas Mahfud.

Infografis Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun. (Liputan6.com/Trieyasni)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
Masa Jabatan Pimpinan KPK
pimpinan kpk